Dinamika kerja yang luar biasa itu membuat Eka nyaris tidak sempat memikirkan diri dan keluarganya. Panggilan kemanusiaanlah yang membuat ia dan anggota Sekber lainnya bekerja jauh melebihi tugas resminya. Namun, yang mereka lakukan berbuah positif. Data yang dikelola Sekber tidak hanya menjadi acuan kebijakan dan informasi oleh media, tapi juga menjadi dasar monitoring dan evaluasi penerimaan bantuan.
Upaya menata energi kerelawanan dan pembagian peran itu saat ini dilakukan bersamaan dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) bagi Desa Dinas dan Desa Adat Tangguh Bencana bagi Desa Adat. FPRB Bali bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di level provinsi maupun kabupaten berupaya mendorong hal itu dengan dukungan dari Program SIAP SIAGA.
Setelah terbentuknya ULD-PB, Opdis memiliki peranan penting dalam penanggulangan bencana. “ULD-PB bisa dipandang sebagai instrumen yang akan mendorong perubahan paradigma penanggulangan bencana untuk kalangan penyandang disabilitas, yang sebelumnya hanya sebagai obyek, bahkan obyek yang kurang terlihat, sehingga sekarang dapat menjadi aktor kebencanaan. Melalui ULD-PB, penyandang disabilitas diharapkan mampu untuk menyelamatkan diri sendiri bahkan orang lain.
BNPB melihat bahwa para penggerak di lapangan yang berangkat dari komunitas-komunitas lokal memiliki peranan penting dalam meningkatkan ketangguhan lokal dan pengelolaan risiko bencana. “Mereka berdomisili di situ, tentunya mereka dikenal baik oleh masyarakat di sana, sehingga memiliki kemampuan untuk menggerakan masyarakat lokal. Perkataan mereka lebih mungkin didengar. Orang luar belum tentu bisa melakukan hal tersebut. Konteks lokal sangatlah penting dalam membangun ketangguhan lokal dan pengelolaan risiko bencana,” ujar Pak Papang.
Pelibatan aktor lokal dalam manajemen risiko bencana kini semakin kuat dengan adanya komitmen Pemerintah Indonesia terhadap konsep Resiliensi Berkelanjutan. Aktor lokal yang tinggal di kawasan rawan bencana menyimpan segudang kearifan lokal; yang mampu memperkaya kebijakan manajemen risiko bencana lebih dalam. Sehingga, pemberdayaan mereka sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana merupakan langkah strategis untuk mendorong ketangguhan terhadap bencana, adaptasi perubahan iklim, serta pembangunan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Yogi menjelaskan bahwa PFB adalah skema mengumpulkan, mengakumulasi dan menyalurkan dana khusus bencana oleh sebuah lembaga pengelola dana. Pembentukan PFB ditujukan untuk melindungi APBN dari tekanan akibat bencana melalui upaya proaktif di masa prabencana, dengan investasi berupa akumulasi dana dan transfer risiko melalui asuransi. Sumber dananya bisa dari donor internasional dalam bentuk hibah dan dana perwalian. Untuk itu, sinergi dan integrasi anggaran dari berbagai sumber potensial menjadi penting. “PFB menjadi salah satu elemen PARB, sekaligus menjadi kunci untuk mengorkestrasi instrumen yang berbeda-beda dalam ekosistem pendanaan bencana,” ujar Yogi.
The book "Making Peace with Disasters: Learning Disaster Risk Reduction Strategies with Various Approaches in NTB" contains a collection of writings from a number of authors from regional government elements at the provincial and district levels as well as from non-governmental organisations. .
Rahmat menyampaikan, dalam proses penanggulangan gempa Lombok 2018 banyak hal baru yang bisa menjadi pembelajaran bagi generasi mendatang.