Transformasi Peran Penyandang Disabilitas di Jawa Timur

“Saya sendiri belum pernah mengalami bencana besar secara langsung. Namun, saya banyak mendengar cerita dari rekan-rekan penyandang disabilitas mental lainnya yang terdampak bencana. Salah satu yang terparah adalah cerita dari gempa Yogyakarta tahun 2006, di mana banyak penyandang disabilitas mental dengan kategori berat yang masih dipasung, sehingga ditinggal oleh keluarganya sendiri dan mereka menjadi korban saat gempa berlangsung,” Jelas Saiful Anam atau akrab disapa Anam yang merupakan Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Jawa Timur (Jatim).

Cerita di atas memberikan sedikit gambaran bahwa penyandang disabilitas dapat mengalami dampak yang lebih berat ketika bencana terjadi. Tanpa ada proses mitigasi dan pengelolaan risiko yang unik, kelompok rentan sering kali memiliki risiko kematian dan cedera yang lebih tinggi dan mungkin menghadapi tantangan yang lebih besar dalam pemulihan dari bencana. Selain itu, cerita tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya perencanaan dan respons penanggulangan bencana yang memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, tetapi juga memperkuat peran dan partisipasi penyandang disabilitas dalam manajemen bencana.

Dengan kondisi geografis yang mencakup dataran tinggi, pesisir pantai, serta kawasan perkotaan padat penduduk membuat Provinsi Jatim rentan terhadap setidaknya 14 jenis ancaman bencana.

Risiko ini semakin diperburuk oleh perubahan iklim yang menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana hidrometeorologi. Contohnya, Ketika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem (hujan dengan intensitas tinggi dan petir) untuk 18 wilayah di Jawa Timur di awal Juli 2024.

Kurangnya akses terhadap informasi yang tepat bagi banyak penyandang disabilitas dapat menyebabkan mereka kurang siap untuk mengurangi atau mempersiapkan diri terhadap risiko yang terkait dengan cuaca ekstrem seperti banjir atau tanah longsor.

Partisipasi Penyandang Disabilitas yang Melembaga                           

Untuk mengatasi masalah ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Jawa Timur telah bekerja sama dengan berbagai organisasi penyandang disabilitas (Opdis) untuk membentuk Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB) di Jawa Timur. ULD-PB secara resmi diluncurkan oleh Pemerintah Jawa Timur pada 25 Juni 2024 dan merupakan ULD-PB kedua yang secara resmi didirikan di Indonesia.

ULD-PB bertujuan untuk menyediakan layanan guna mengatasi tiga hambatan utama dalam pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dalam manajemen bencana.

Pertama, belum semua penyandang disabilitas di kabupaten/kota terdata dengan baik, sehingga potret ragam disabilitas dan persebarannya di lokasi rawan bencana belum tergambarkan secara jelas. Kedua, partisipasi aktif kelompok disabilitas dalam penanggulangan bencana masih kurang karena adanya ketidaksesuaian pengetahuan, keterampilan, atau keahlian yang dimiliki. Ketiga, masih ada stigma yang kuat terhadap disabilitas dan kurangnya layanan publik yang mendukung kelompok disabilitas.

Terbentuknya ULD-PB Jatim merupakan hasil kerja sama BPBD Jatim dengan Opdis dan didukung oleh Program SIAP SIAGA.

Ancilla Bere, Koordinator Program SIAP SIAGA Jatim menerangkan bahwa ULD-PB secara kelembagaan melekat pada struktur BPBD Jatim dan merupakan bagian dari program dan pelaksanaan kegiatan BPBD. ULD-PB akan membantu BPBD menjalankan fungsi layanan pelibatan disabilitas dalam penanggulangan bencana.

Joko Widodo, Sekretaris Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jatim. Menjelaskan bahwa pelembagaan ULD-PB diperlukan agar upaya-upaya inklusi disabilitas lebih teratur dan tertata. “Kerja sama dengan disabilitas selama ini sebatas rapat koordinasi (rakor) dan tidak seluruh ragam disabilitas menghadirinya. Ke depannya, melalui ULD-PB, kerja sama dengan antara BPBD Jatim dan Opdis dapat lebih tertata dan lebih mudah,” ujar Joko.

Joko Widodo dan Sulistyowati yang merupakan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesai (HWDI) di Jatim menerangkan bahwa ada faktor-faktor penting yang membuat ULD-PB berhasil terbentuk dan terlembagakan melalui Surat Keputusan Gubernur Jatim. Faktor pertama adalah jejaring yang telah terbangun dengan kuat dan baik menjadi fondasi utama. Selanjutnya, pembagian tugas dilakukan secara jelas. Faktor terakhir adalah Program SIAP SIAGA berperan dalam mengumpulkan organisasi penyandang disabilitas agar komunikasi dapat terjalin lebih erat dalam memformulasikan bentuk ULD-PB.   

Ke depan, ULD-PB Jatim akan memberikan tiga layanan utama: 1) Pengelolaan data disabilitas yang terpilah dan terpadu; 2) Kajian serta pengembangan program; 3) Layanan komunikasi, informasi, serta edukasi (KIE) bencana yang inklusif, termasuk sistem rujukan dalam situasi bencana.

Melaksanakan Peran Penting dalam Pengambilan Keputusan

ULD-PB Jatim dibentuk dengan paradigma yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai aktor perubahan dalam mendorong penanggulangan bencana yang inklusif. Hal ini tercermin dari komitmen perwakilan lima ragam Opdis dalam tim penggerak ULD-PB, yang awalnya tidak memiliki latar belakang dalam penanggulangan bencana dan kini telah berdiri sebagai penggerak ULD-PB di Jatim.

Menurut Maskurun Yuyun, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin) Jatim, sebelum ULD-PB dibentuk dan diresmikan, peran Opdis bisa dibilang minim. “Rekan-rekan Opdis belum banyak terlibat, keikutsertaan masih terbatas di rekan-rekan dari disabilitas rungu dalam proses penanggulangan bencana di Jatim melalui forum-forum yang sifatnya kerelawanan.”

Setelah terbentuknya ULD-PB, Opdis memiliki peranan penting dalam penanggulangan bencana. “ULD-PB bisa dipandang sebagai instrumen yang akan mendorong perubahan paradigma penanggulangan bencana untuk kalangan penyandang disabilitas, yang sebelumnya hanya sebagai obyek, bahkan obyek yang kurang terlihat, sehingga sekarang dapat menjadi aktor kebencanaan. Melalui ULD-PB, penyandang disabilitas diharapkan mampu untuk menyelamatkan diri sendiri bahkan orang lain. Kami berharap menjadi kelompok yang menyelamatkan ketika terjadi bencana,” jelas Anam, Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Jatim.

Pelatihan untuk pengembangan kapasitas ULD-PB sudah terlaksana pada 30-31 Juli 2024 di Surabaya. “Pada pelatihan tersebut, kami sebagai anggota ULD-PB melakukan simulasi penagangan bencana di BPBD Jatim. Pengetahuan yang kami dapat akan kami sebarkan ke Opdis lain yang tidak dapat berpartisipasi, sehingga mereka akan terpapar dengan informasi yang sama. Ke dapan, Kami akan ada kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan kebencanaan, pemantauan dan evaluasi (monitoring & evaluation/monev) dan pelatihan lainnya,” ujar Anam.

Anam menjelaskan bahwa antusias rekan-rekan penyandang disabilitas sangat tinggi ketika tergabung dan terlembaga di dalam ULD-PB. Adanya ULD-PB Jawa Timur seolah-olah menjadi jawaban atas keresahan para penyandang disabilitas yang merupakan kelompok paling terdampak jika ada bencana.

Meski terlihat seperti angin segar, Anam berharap bahwa pembentukan ULD-PB ¬¬¬bisa berjalan tidak hanya sebagai lembaga formalitas. Namun, menjadi lembaga yang memiliki kegiatan bermakna dan berdampak.

Selain itu, ia menekankan perlu upaya sosialisasi khusus ke semua Opdis di Jatim terkait pentingnya ULD-PB, sehingga bagi Opdis yang belum tergabung, dapat tergabung ke ULD-PB. Untuk memudahkan interaksi yang intens, Anam juga berharap ULD-PB memiliki kantor khusus untuk mewadahi anggota ULD-PB yang datang dari berbagai daerah di Jatim.

Keberlangsungan ULD-PB Jatim ini merupakan bentuk komitmen dan dukungan kuat BPBD Provinsi Jatim, yang terus berupaya memastikan pelayanan penanggulangan bencana yang inklusif. Dukungan ini dimulai dengan menyediakan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas serta memastikan kantor dan fasilitas yang dapat diakses di lingkungan kantor BPBD.