Endy berharap, meningkatnya pemahaman tentang kebencanaan akan membuat perencanaan dan regulasi dari level kabupaten hingga desa tidak lagi sekadar salin tempel yang dibuat tahun-tahun sebelumnya. Anggaran pun dapat lebih tepat dan berguna untuk menghindarkan warga dari ancaman bencana yang sudah mulai dialami berdasarkan profil risiko bencana yang akurat termasuk prakiraan iklim.
Melihat situasi tersebut, Program SIAP SIAGA bersama BPBD Provinsi NTB dan Forum Pengurangan Risiko Bencana NTB mendesain perangkat kajian yang mengadaptasi tiga model sekaligus yaitu merujuk pada indikator destana, ketangguhan pulau kecil dan wilayah pesisir, dan sustainable livelihood. Integrasi terhadap tiga model tersebut adalah yang pertama kali ada di Indonesia.
CRT yang mulai dirancang pada 2022 merupakan seperangkat prosedur yang dikemas dalam sistem berbasis perangkat lunak QGIS yang nantinya akan bisa dengan mudah diakses melalui aplikasi. CRT telah dikembangkan untuk mendorong tumbuhnya ketangguhan yang berkelanjutan (sustainable resillience) hingga ke level desa.
Untuk itu, salah satu pekerjaan rumah yang harus dikerjakan adalah bagaimana memastikan agar seluruh unsur penanggulangan bencana mulai dari pemerintah, komunitas warga, dunia bisnis, perguruan tinggi, dan media massa bisa memahami mengapa GEDSI sangat penting. “Yang penting memang membangun mindset dulu. Kemarin orang kenal Gender, tetapi belum memahami soal disabilitas dan inklusi,”.
Dalam pedoman yang disusun BPBD Bali dan FPRB Bali dengan dukungan dari Program SIAP SIAGA, Kampus Siaga Bencana didefinisikan sebagai program yang dikembangkan oleh berbagai lembaga baik internal kampus maupun dukungan dari luar kampus yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan kampus dalam seluruh fase penanggulangan bencana. Program ini berguna untuk memastikan bahwa kampus memiliki rencana penanggulangan bencana yang efektif dan dapat diimplementasikan dengan baik terutama oleh mahasiswa, tenaga pendidik dan seluruh masyarakat kampus.
Panggilan untuk bersama-sama melakukan kampanye selama 16 hari ini menunjukan pentingnya sinergi dari berbagai elemen di masyarakat maupun pemerintah untuk bersama-sama menghapus kekerasan berbasis gender. Kekerasan berbasis gender bisa dialami oleh siapa saja, terutama kelompok rentan termasuk perempuan dan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan anak-anak.
Upaya pengarusutamaan GEDSI itu antara lain dilakukan dengan memunculkannya secara eksplisit dalam penganggaran program penanggulangan bencana yang saat ini sudah diemban bersama oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun, integrasi itu masih dapat dioptimalkan terutama di sisi penganggaran. Pengarusutamaan GEDSI diharapkan dapat menjadi salah satu jembatan yang menghubungkan perencanaan dan penganggaran penanggulangan bencana di berbagai OPD tersebut.
Seusai penandatanganan lembar komitmen, Kepala Biro Perencanaan BNPB Andi Eviana mengatakan bahwa dengan adanya komitmen pengarusutamaan gender itu, upaya penanggulangan bencana ke depan, baik yang dilaksanakan BPNB maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek gender. Hal ini sangat penting mengingat kerentanan perempuan dan anak dalam bencana sangatlah tinggi, termasuk kerentanan terhadap kekerasan berbasis gender.