Bali sebagai daerah tujuan pariwisata domestik dan internasional, juga memiliki risiko bencana yang tinggi. Karena hal ini, peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada sektor dunia usaha pariwisata dianggap sebagai langkah yang mendesak
Endy berharap, meningkatnya pemahaman tentang kebencanaan akan membuat perencanaan dan regulasi dari level kabupaten hingga desa tidak lagi sekadar salin tempel yang dibuat tahun-tahun sebelumnya. Anggaran pun dapat lebih tepat dan berguna untuk menghindarkan warga dari ancaman bencana yang sudah mulai dialami berdasarkan profil risiko bencana yang akurat termasuk prakiraan iklim.
Melihat situasi tersebut, Program SIAP SIAGA bersama BPBD Provinsi NTB dan Forum Pengurangan Risiko Bencana NTB mendesain perangkat kajian yang mengadaptasi tiga model sekaligus yaitu merujuk pada indikator destana, ketangguhan pulau kecil dan wilayah pesisir, dan sustainable livelihood. Integrasi terhadap tiga model tersebut adalah yang pertama kali ada di Indonesia.
Dengan adanya penguatan ketangguhan desa adat, ke depan warga desa adat akan menjadi lebih siap. Terlebih ketika aspek-aspek penanggulangan bencana juga dimasukkan sebagai bagian dari awig-awig maupun pararem, desa adat akan memiliki panduan yang lebih jelas. Warga desa adat pun akan lebih mematuhi aturan tersebut.
Inclusive disaster management (PB Inklusif) encourages meaningful participation of these groups, ensuring their protection during all phases of disaster response. However, challenges such as stigma and limited data on vulnerable groups remain obstacles.
Direktur Kesiapsiagaan BNPB Pangarso Suryotomo menyebutkan bahwa pembelajaran dari inisiatif lokal di sejumlah kawasan pantai/pesisir akan menjadi masukan penting bagi penyusunan kebijakan penanggulangan bencana. Untuk itu, pendokumentasian dan diseminasi kisah ketangguhan komunitas lokal menjadi perlu. Hal itu antara lain dilakukan melalui penyusunan buku tentang ketangguhan komunitas pesisir.
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Progam SIAP SIAGA yang merupakan kemitraan Australia-Indonesia menggelar Workshop Kemitraan dan Sinergitas Program SIAP SIAGA dalam rangka kesiapsiagaan bencana dari tanggal 26-28 Maret 2024. Program ini diikuti PMI dan BPBD Provinsi Jawa Timur, NTT, NTB, dan Bali, termasuk juga DLHK dan HWDI Provinsi Bali.
Rentannya sektor pariwisata terhadap bencana itulah yang menjadikan SKB ini penting untuk makin diperluas, dimonitor, dan dievaluasi karena pariwisata adalah prioritas bagi pemerintah maupun masyarakat Bali. Sampai saat ini, sebanyak 99 dari total 498 entitas usaha yang terkait dengan pariwisata di Bali telah menerima Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB).