Buku ini memberikan panduan komprehensif untuk menerapkan sertifikasi kesiapan bencana dalam sektor pariwisata Bali. Dokumen ini menguraikan mekanisme akreditasi, aspek penilaian, dan indikator kepatuhan untuk membantu bisnis pariwisata dalam memahami dan menavigasi proses sertifikasi.
Baca SelengkapnyaPanduan Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana untuk Dunia Pariwisata Provinsi Bali 2024KRB and RPB should become the reference documents in developing the regional development planning document. This agreement point also paves the way for the 2023-2027 Bali Provincial KRB and the 2024-2028 Bali Provincial RPB to be ratified into strategic documents for disaster risk reduction in Bali Province.
Baca SelengkapnyaDokumen Kebencanaan Daerah bisa Ditetapkan Melalui Peraturan Kepala DaerahPanduan ini memberikan kerangka rinci untuk inventarisasi dan pemantauan data bencana dan menekankan pentingnya peran data dan informasi dalam mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan upaya tanggap bencana di Bali.
Baca SelengkapnyaPemantauan dan Inventarisasi Data Kebencanaan di Sistem Informasi Kebencanaan (SIK) Provinsi BaliPanduan ini menjadi sumber penting bagi personel Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Provinsi Bali. Pedoman ini menguraikan peran, tanggung jawab, dan prosedur yang jelas untuk manajemen bencana yang efektif, yang mencakup operasi sehari-hari, tanggap darurat, dan penanganan data.
Baca SelengkapnyaBuku Panduan Personil UPTD Pengendalian Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali Edisi KeduaThe "Panduan Teknis SATA PB" provides a comprehensive guide to using the SATA PB platform for disaster management in East Java. It details how to operate and manage data using the CKAN platform, which is central to the system. The guide explains how to set up, manage, and publish datasets, providing users with the tools needed to handle data effectively.
Baca SelengkapnyaPanduan Teknis SATA PB Jawa TimurPanduan ini dirancang untuk membantu bisnis pariwisata di Bali mempersiapkan diri dan merespon bencana. Dokumen ini memerinci proses untuk memperoleh sertifikasi kesiapsiagaan bencana, menguraikan peran dan tanggung jawab perusahaan dan badan sertifikasi.
Baca SelengkapnyaPanduan Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana untuk Dunia Usaha Pariwisata Provinsi Bali 2023Dokumen ini berfungsi sebagai panduan komprehensif pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan dan pemantauan dari penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana (SPM-SUB) di Provinsi Bali. Dokumen ini menguraikan peran, tanggung jawab, dan prosedur berbagai lembaga pemerintah daerah untuk memastikan manajemen dan mitigasi risiko bencana yang efektif.
Baca SelengkapnyaPetunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Tim Pembinaan dan Pengawasan Penerapan SPM-SUB di Kabupaten/KotaPengukuran tingkat resiliensi daerah merupakan integrasi dari pengkajian risiko dan status kesiapan daerah untuk menghadapi berbagai ancaman bencana. Dalam sistem nasional penanggulangan bencana, tahapan pengkajian risiko menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menghasilkan perencanaan yang terinformasi menuju pembangunan Indonesia Emas 2045.
Baca SelengkapnyaIndeks Ketahahan Daerah Baru - Sistem Koversi