Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menyambut baik Program Siap Siaga yang merupakan kemitraan Australia-Indonesia untuk manajemen risiko bencana guna meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana.
Majalah Tangguh edisi ke-12 tahun 2024 menyoroti inovasi dan kolaborasi strategis yang dilakukan BPBD Provinsi Jawa Timur, khususnya melalui pembentukan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB). Inisiatif ini merupakan langkah penting dalam memastikan inklusivitas dalam penanggulangan bencana, dengan fokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas
Sebagai ibu rumah tangga yang berkutat dengan urusan pekerjaan rumah, termasuk anak dan suami, Yeni mengaku pelatihan ini telah memberikan pembelajaran penting baginya. Pelatihan ini memberikan wawasan baru tentang kekeringan yang mengganggu keseharian keluarga, terutama dari aspek ekonomi. "Saya belajar bahwa ternyata kita bisa mengurangi dampak kekeringan dengan menggali potensi apa yang ada di desa. Kami belajar tentang ancaman, kerentanan dan kapasitas," ujar Yeni.
Dinamika kerja yang luar biasa itu membuat Eka nyaris tidak sempat memikirkan diri dan keluarganya. Panggilan kemanusiaanlah yang membuat ia dan anggota Sekber lainnya bekerja jauh melebihi tugas resminya. Namun, yang mereka lakukan berbuah positif. Data yang dikelola Sekber tidak hanya menjadi acuan kebijakan dan informasi oleh media, tapi juga menjadi dasar monitoring dan evaluasi penerimaan bantuan.
Upaya menata energi kerelawanan dan pembagian peran itu saat ini dilakukan bersamaan dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) bagi Desa Dinas dan Desa Adat Tangguh Bencana bagi Desa Adat. FPRB Bali bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di level provinsi maupun kabupaten berupaya mendorong hal itu dengan dukungan dari Program SIAP SIAGA.
Setelah terbentuknya ULD-PB, Opdis memiliki peranan penting dalam penanggulangan bencana. “ULD-PB bisa dipandang sebagai instrumen yang akan mendorong perubahan paradigma penanggulangan bencana untuk kalangan penyandang disabilitas, yang sebelumnya hanya sebagai obyek, bahkan obyek yang kurang terlihat, sehingga sekarang dapat menjadi aktor kebencanaan. Melalui ULD-PB, penyandang disabilitas diharapkan mampu untuk menyelamatkan diri sendiri bahkan orang lain.
BNPB melihat bahwa para penggerak di lapangan yang berangkat dari komunitas-komunitas lokal memiliki peranan penting dalam meningkatkan ketangguhan lokal dan pengelolaan risiko bencana. “Mereka berdomisili di situ, tentunya mereka dikenal baik oleh masyarakat di sana, sehingga memiliki kemampuan untuk menggerakan masyarakat lokal. Perkataan mereka lebih mungkin didengar. Orang luar belum tentu bisa melakukan hal tersebut. Konteks lokal sangatlah penting dalam membangun ketangguhan lokal dan pengelolaan risiko bencana,” ujar Pak Papang.
Pelibatan aktor lokal dalam manajemen risiko bencana kini semakin kuat dengan adanya komitmen Pemerintah Indonesia terhadap konsep Resiliensi Berkelanjutan. Aktor lokal yang tinggal di kawasan rawan bencana menyimpan segudang kearifan lokal; yang mampu memperkaya kebijakan manajemen risiko bencana lebih dalam. Sehingga, pemberdayaan mereka sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana merupakan langkah strategis untuk mendorong ketangguhan terhadap bencana, adaptasi perubahan iklim, serta pembangunan berkelanjutan.