Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Sosial dan Kemasyarakatan Izzuddin Mahili menyambut baik aplikasi SIAGA NTB ini. Menurutnya, kecepatan informasi sangat dibutuhkan dan bisa menjadi bahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, informasi yang ada di dalam aplikasi tersebut menjadi bentuk keterbukaan informasi penanggulangan bencana di Provinsi NTB. Dia berharap aplikasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk masyarakat NTB, tapi siapa pun yang kebetulan berkegiatan di NTB. “Semoga (aplikasi) ini memudahkan akses informasi kebencanaan di daerah kita,’’ ujarnya.
Baca SelengkapnyaBPBD NTB Luncurkan Aplikasi SIAGA NTB
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur bersama Program Siap Siaga berkolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola bantuan logistik di area terdampak bencana yang lebih sistematis dan efektif.
Baca SelengkapnyaBPBD Jatim dan Program Siap Siaga Bentuk Klaster Logistik, Kelola Bantuan di Area Bencana
Acara puncak Bulan PRB tahun ini dibuka oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada 13 Oktober, dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhajir Effendy, Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto serta Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, serta relawan penanggulangan bencana.
Baca SelengkapnyaBulan PRB Ingatkan Pentingnya Integrasi PRB di Berbagai Sektor
Terpenuhinya kebutuhan dasar warga baik saat pra, darurat, maupun pascabencana menjadi hak sekaligus fondasi kesintasan dan ketangguhan warga. Itulah kenapa sinergi para pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar tersebut.
Baca SelengkapnyaMenjamin Kualitas Layanan Dasar Demi Ketangguhan yang Berkelanjutan
The "RAD Penerapan SPM Sub-Urusan Bencana NTT 2023-2024" outlines the regional action plan for implementing Minimum Service Standards (SPM) related to disaster management in Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca SelengkapnyaRencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Provinsi NTT 2023-2024
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerima pelayanan dasar SPM Sub-Urusan Bencana adalah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Baca SelengkapnyaSosialisasi Penerapan dan Pemantauan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana, Bogor
