Bulan PRB Ingatkan Pentingnya Integrasi PRB di Berbagai Sektor

Buletin Oktober 2023

Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar acara Puncak Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2023 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada 10 - 13 Oktober 2023. Bulan PRB rutin diperingati setiap tahun sebagai salah satu upaya pengingat agar seluruh pemangku kepentingan dan sektor selalu siap siaga dalam menghadapi bencana.

Acara puncak Bulan PRB tahun ini dibuka oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada 13 Oktober, dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhajir Effendy, Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto serta gubernur, bupati dan wali kota, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi dan kabupaten, lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, serta relawan penanggulangan bencana.

Kepala BNPB mengatakan, ada banyak bencana di Indonesia. BNPB mencatat sejak Januari hingga 12 Oktober 2023, ada 3.138 bencana yang terjadi di seluruh Indonesia. “Kita tinggal di wilayah yang kaya raya sumber daya, namun juga di wilayah bencana,” katanya.

Menurut beliau, kegiatan peringatan Bulan PRB dilakukan setiap tahun sejak 2013 untuk mengingatkan seluruh komponen bangsa akan potensi bencana dan pentingnya kesiapsiagaan. Selain Bulan PRB, BNPB juga memperingari Hari Kesiapsiagaan Bencana setiap bulan April. Dua agenda ini rutin dilakukan setiap tahun, di lokasi yang berbeda-beda, yakni di daerah yang penanganan risiko bencananya dinilai baik sehingga bisa mengurangi risiko bencana yang ada. “Kita bersepakat walaupun tidak diminta, kita harus selalu siap siaga karena bencana sifatnya selalu berulang dan di masa depan itu akan terjadi lagi,” tambahnya.

Ada sejumlah kegiatan yang digelar selama rangkaian peringatan Bulan PRB tahun ini. Mulai dari diskusi, pameran, penanaman mangrove, peluncurkan produk-produk pengetahuan terkait kebencanaan, hingga lomba lari. Berbagai rangkaian acara tersebut digelar untuk menunjukkan pentingnya perspektif pengurangan risiko bencana di semua sektor.

Melihat arti penting peringatan Bulan PRB bagi kampanye kesiapsiagaan dan ketangguhan bencana, Program SIAP SIAGA yang merupakan program kerja sama Pemerintah Australia dan Indonesia dalam manajemen risiko bencana mendukung acara ini. Dukungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi SIAP SIAGA dalam sejumlah kegiatan yang ada, khususnya terkait dengan isu-isu penting yang selama ini menjadi fokus program SIAP SIAGA.

Pengarusutamaan Gender

Salah satu isu yang dibahas adalah dampak bencana terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak perempuan. Hal itu didiskusikan dalam temu wicara dengan tema “Advokasi Pengarusutamaan Gender dalam Penanggulangan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim” yang diadakan pada 11 Oktober. Temu wicara ini menghadirkan tiga pembicara, yakni Eko Novi Aryanti, Plt Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Melissa Fernandez dari UN OCHA, dan Ayu Saraswati, Putri Indonesia Lingkungan 2020.

Melissa Fernandez mengatakan, mempertimbangkan perspektif gender dalam penanganan bencana berkaitan dengan hidup dan mati seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bantuan kemanusiaan memenuhi kebutuhan semua populasi. Upaya itu harus dilakukan dengan memastikan hadirnya suara perempuan dan anak dalam diskusi tentang manajemen kebutuhan terkait bencana. Ia menyebut hasil kajian di Indonesia, Filipina, Thailand dan Malaysia yang menyimpulkan bahwa kurangnya partisipasi perempuan dalam upaya pengurangan risiko bencana membuat perempuan kesulitan mengakses kebutuhan untuk higienitas dan kesehatan perempuan, termasuk bagi perempuan hamil dan menyusui.

Ayu Saraswati mengatakan, isu lain yang tak kalah penting adalah kekerasan berbasis gender (KBG) yang lebih banyak dialami perempuan serta anak perempuan. Dalam keadaan normal, KBG terjadi secara signifikan. Ia menyitir data tentang satu dari empat perempuan di Indonesia pernah mengalami KBG. “Dalam kondisi bencana, perempuan dan anak semakin rentan menghadapi KGB. Oleh karena itu, perspektif gender sangat diperlukan dalam penanganan bencana,” ujarnya.

Menurut Eko Novi Ariyanti, selain adanya kesepakatan internasional tentang pengarusutamaan gender (PUG) dalam pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim, di Indonesia juga sudah ada dasar hukum bagi integrasi PUG di berbagai sektor terkait penanganan bencana. Implementasi penerapan PUG ini sangatlah penting supaya berbagai persoalan seperti yang disebutkan Melissa Fernandez dan Ayu Saraswati bisa diantisipasi.

Pemulihan Ekonomi dan Pelayanan Publik         

Isu penting lainnya yang didiskusikan dalam rangkaian Bulan PRB 2023 adalah isu pemulihan ekonomi dalam talkshow bertema “Mencapai Pemulihan Ekonomi yang Tangguh dan Berkelanjutan di Wilayah Pascabencana”. Direktur Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Uke Mohammad Hussein menjelaskan, pemulihan ekonomi pascabencana bukan hanya pemulihan dengan skema kembali ke posisi semula sebelum bencana. Upaya pemulihan ekonomi harus dilihat sebagai kesempatan untuk membangun pondasi ekonomi yang lebih kuat, tangguh dan berkelanjutan.

Untuk itu, perlu strategi pembangunan ekonomi yang tidak hanya bertahan dalam jangka pendek tetapi juga berkontribusi lebih baik bagi masyarakat dan lingkungan dalam jangka panjang. Selain itu, inklusi sosial dalam pemulihan ekonomi sangatlah penting. “Kita harus mengutamakan inklusi sosial dalam pemulihan ekonomi. Tidak boleh ada yang tertinggal dalam proses ini. Setiap masyarakat harus punya akses yang adil dan setara terhadap setiap peluang ekonomi yang muncul,” katanya.

Adapun tema penting lainnya yang dibahas adalah “Strategi Implementasi SPM (Standar Pelayanan Minimal) Sub Urusan Bencana”. Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran, Kementerian Dalam Negeri, Edy Suharmanto, mengatakan penanggulangan bencana merupakan urusan wajib layanan dasar. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan layanan minimal kepada masyarakatnya, khususnya masyarakat yang terdampak bencana atau tinggal di kawasan rawan bencana.

Akan tetapi, penerapannya sampai saat ini belum maksimal, antara lain karena selama pandemi anggaran untuk SPM Sub-Urusan Bencana direalokasikan untuk penanganan dampak pandemi. Oleh karena itu, selama 2023 – 2024 upaya percepatan SPM Sub-Urusan Bencana difokuskan kepada capaian SPM Sub-Urusan Bencana. Sedangkan arah implementasi pada 2025-2029 fokus pada peningkatan mutu layanan.

Belajar dari masyarakat sungai

Salah satu rangkaian acara lainnya yang diadakan dalam rangkaian peringatan Bulan PRB 2023 adalah peluncuran buku “Masyarakat Sungai Bertutur: Kumpulan Kisah Inspiratif tentang Ketahanan Masyarakat Sungai”. Acara peluncuran tersebut dihadiri oleh Kepala BNPB.

Buku ini diterbitkan BNPB dengan dukungan dari Program SIAP SIAGA. Buku ini disusun dengan mewawancarai dan mendokumentasikan kiprah para penggerak dan pegiat sungai, khususnya mereka yang tinggal di sekitar lima Daerah Aliran Sungai di Indonesia, yakni Bengawan Solo di wilayah Jawa Timur, Ciliwung di DKI Jakarta, Jeneberang di Sulawesi Selatan, Kapuas di Kalimantan Barat dan Tukad Bindu di Bali. Buku ini diharapkan bisa memberikan wawasan bagi para pembuat kebijakan, khususnya dalam merencanakan program pengelolaan dan restorasi Daerah Aliran Sungai, serta dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan di Daerah Aliran Sungai lainnya di Indonesia.