Buku ini memberikan panduan komprehensif untuk menerapkan sertifikasi kesiapan bencana dalam sektor pariwisata Bali. Dokumen ini menguraikan mekanisme akreditasi, aspek penilaian, dan indikator kepatuhan untuk membantu bisnis pariwisata dalam memahami dan menavigasi proses sertifikasi.
Buku ini menawarkan kerangka strategis untuk mempercepat sertifikasi kesiapsiagaan bencana di sektor pariwisata Bali. Hal ini menekankan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal untuk membangun industri pariwisata yang tangguh dan mampu menghadapi bencana alam.
KRB and RPB should become the reference documents in developing the regional development planning document. This agreement point also paves the way for the 2023-2027 Bali Provincial KRB and the 2024-2028 Bali Provincial RPB to be ratified into strategic documents for disaster risk reduction in Bali Province.
URABAYAPAGI.COM, Surabaya - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan SIAP SIAGA, sebuah kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk Pengelolaan Risiko Bencana, serta Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) dan berbagai pihak terkait,
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Provinsi NTT
Inclusive disaster management (PB Inklusif) encourages meaningful participation of these groups, ensuring their protection during all phases of disaster response. However, challenges such as stigma and limited data on vulnerable groups remain obstacles.
Rentannya sektor pariwisata terhadap bencana itulah yang menjadikan SKB ini penting untuk makin diperluas, dimonitor, dan dievaluasi karena pariwisata adalah prioritas bagi pemerintah maupun masyarakat Bali. Sampai saat ini, sebanyak 99 dari total 498 entitas usaha yang terkait dengan pariwisata di Bali telah menerima Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB).
Pelibatan bermakna penyandang disabilitas dalam semua tahapan akan memastikan identifikasi kebutuhan yang lebih akurat. Sebab penyandang disabilitas fisik yang sama sekalipun belum tentu kebutuhannya sama.