
Mataram (Suara NTB) – NTB merupakan salah satu daerah di Indonesia yang rawan terjadinya bencana. Berbagai macam bencana berpotensi terjadi di NTB, seperti gempa bumi, tanah longsor, tsunami, banjir dan lainnya. Untuk itu, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana mutlak dimiliki, baik oleh pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.
Terkait hal ini, Pemerintah Australia melalui program Siap Siaga menjalin kemitraan dengan Pemerintah Indonesia menggelar kegiatan Joint Monitoring Mission (JMM) 2023 di Prime Park Hotel, Selasa, 31 Oktober 2023. Acara ini digelar hingga 1 November 2023.
Acara ini dihadiri Penjabat Sekda NTB Drs. H. Fathurrahman, M.Si., Kepala Bappeda NTB Dr. H. Iswandi, M.Sc., Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Dr. Raditya Jati, Deputi Pencegahan BNPB Dra. Prasinta Dewi, MAP., Team Leader Siap Siaga Lucy Dickinson dan First Secretary, Humanitarian, Australian Embassy for Indonesia Sarah Stein.
Team Leader Siap Siaga Lucy Dickinson, menjelaskan, JMM 2023 ini digelar bertujuan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi dan memulihkan diri dari bencana. Termasuk memperkuat kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan kawasan Indo Pasifik.
Selain itu, ujarnya, program Siap Siaga diselaraskan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN) 2020-2024 dan Strategi Kemanusiaan Pemerintah Australia (2016). Menurutnya, kegiatan ini diharapkan sistem organisasi BNPB diperkuat, sehingga menghasilkan kepemimpinan dalam penanggulangan bencana yang lebih baik.
Menurutnya, JMM merupakan mekanisme penting bagi para pemangku kepentingan terkait baik di level nasional maupun regional dan mitra untuk bersama-sama memantau serta mengukur berbagai inisiatif yang telah dilakukan di Provinsi NTB. Secara khusus, JMM 2023 fokus melihat perkembangan dari implementasi Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana (SPM-SUB) serta akselerasi Desa Tangguh Bencana (Destana).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan Siap Siaga untuk partisipasinya dalam JMM 2023, juga untuk kemitraan serta dukungan yang terus berlanjut sejak program ini dimulai pada 2019. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Pemerintah Australia untuk kepemimpinannya dalam program ini, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan seluruh mitra pemerintah di NTB yang bersedia menerima kami selama kunjungan ini,” terangnya.
JMM 2023 memiliki dua agenda kunjungan lapangan selama dua hari di NTB, yakni pada 31 Oktober dan 1 November. Kunjungan hari pertama difokuskan untuk mengulas pendekatan Siap Siaga dan hasilnya di level provinsi. Hal ini dilakukan dengan memantau capaian program secara spesifik, dilanjutkan dengan diskusi tentang sistem pengelolaan bencana yang didukung Siap Siaga, serta pertemuan dengan Sekretaris Daerah NTB.
Adapun agenda hari kedua adalah kunjungan ke Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan sejumlah mitra pemerintah desa. JMM 2023 diharapkan bisa menghasilkan laporan rinci berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan cerita perubahan, serta rekomendasi untuk langkah selanjutnya.
Pj Sekda NTB H. Fathurrahman memberikan apresiasi pada pihak Siap Siaga dan aparat pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya terkait kegiatan yang digelar. Hal ini, ujarnya, merupakan bukti konkret yang dibangun dalam upaya mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Sekda mengharapkan kegiatan ini mampu memberikan pengetahuan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai macam risiko bencana, termasuk dalam melakukan penanganan hingga pemulihan pascabencana berjalan dengan baik.
Diakuinya, program siap siaga bencana menjadi landasan penting dalam menghadapi berbagai macam ancaman bencana yang sering melanda daerah ini. ‘’Kami sangat menghargai kemitraan dengan Pemerintah Australia dalam menangani bencana di Provinsi NTB dan mengambil langkah-langkah krusial bahwa kita bersama dalam merespons berbagai macam bencana yang kemungkinan bakal terjadi,’’ tambahnya.
Hal senada disampaikan Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati, jika pemerintah berusaha meningkatkan kualitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam kesiapsiagaan untuk upaya penanganan bencana. Menurutnya, desa adalah salah satu wilayah yang terkecil dan terbawah dari satu sistem pemerintahan. Bahkan, apabila terjadi bencana, pasti daerah yang terkecil yang terdampak, karena di situ banyak masyarakatnya.
‘’Nah bagaimana cara program yang melalui siap kesiapsiagaan ini atau siap siaga bersama-sama pentahelix untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat, dalam hal upaya penanggulangan bencana. Kita ingin masyarakat bukan sebagai objek, tapi sebagai proses responder. Nah banyak program yang diadakan untuk membentuk satu di desa dan kita juga tahu semua bisa masuk semua, bisa berperan, termasuk dari media,’’ terangnya.
Peran media, ujarnya, bisa mempublikasikan suatu keberhasilan desa tangguh bencana dan melihat bahwa penilaian ketangguhan desa itu menjadi satu titik untuk masuk, karena bencana adalah urusan bersama. ‘’Nah di situ kita bisa menggali sumber daya apa yang ada di desa tersebut. Yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kewaspadaan, bisa meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap ancaman bencana. Kita tahu bahwa sebagian besar wilayah Indonesia ini merupakan wilayah yang memiliki ancaman bencana mulai dari level rendah, sedang dan sampai tinggi,’’ tambahnya..
Dalam hal ini, yang diperlukan di sini adalah masyarakat bisa paham terhadap bencana dan diharapkan masyarakat bisa tahu dan bisa menolong dirinya sendiri, keluarga. Di samping pemerintah juga menguatkan desa, pengurangan risiko bencana dapat diwujudkan.
Deputi Pencegahan BNPB Prasinta Dewi, menambahkan, pihaknya ingin melihat kajian risiko bencana, termasuk hasil pemetaan risiko bencana. Dari hasil ini, pihaknya akan melakukan beberapa hal dari hasil kajian risiko bencana, terutama membuat satu rencana kontingensi. Rencana konsistensi itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan sebelum terjadinya bencana.
‘’Jadi apa saja sumber daya yang ada? Kemudian apa maksudnya? Adanya di mana? Nah itu semua data harus ada di rencana kontijensi supaya ketika terjadi bencana itu bisa digerakkan,’’ terangnya.
First Secretary, Humanitarian, Australian Embassy for Indonesia Sarah Stein, mengatakan, Pemerintah Australia sangat mengapresiasi kemitraan yang telah berlangsung lama dengan pemerintah Indonesia dalam pengelolaan risiko bencana, dan berkomitmen penuh untuk mendukung terwujudnya ketangguhan lokal di NTB. Pemerintah Australia berharap kerja sama yang telah terbangun dengan pemerintah NTB dapat terus berlanjut dan berdampak nyata bagi pemerintah dan masyarakat di NTB.(ham)

Program SIAP SIAGA adalah Kemitraan Australia-Indonesia yang bertujuan untuk menguatkan ketangguhan bencana di Indonesia dan Kawasan Indo-Pasifik
HUBUNGI KAMI
Kami akan senang mendengar dari Anda.
Jangan ragu untuk menghubungi menggunakan detail di bawah ini.
Alamat:
SIAP SIAGA
Treasury Tower 59th Floor, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta Selatan, 12190, Indonesia
Telepon: +6221 7206616
Email: siap.siaga@thepalladiumgroup.com












