Agenda Simposium dikembangkan melalui enam webinar yang diadakan pada Juni 2021 dan enam makalah tematik yang diterbitkan pada Oktober 2021 yang memberikan kajian kritis terhadap peran tata kelola, kemitraan, dan teknologi.
Kerja sama multipihak antara Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, lembaga non pemerintah (Non-Government Organization (NGO)) lokal dan internasional, akademisi, swasta, serta masyarakat mutlak diperlukan guna membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana.
Pengukuran tingkat resiliensi daerah merupakan integrasi dari pengkajian risiko dan status kesiapan daerah untuk menghadapi berbagai ancaman bencana. Dalam sistem nasional penanggulangan bencana, tahapan pengkajian risiko menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menghasilkan perencanaan yang terinformasi menuju pembangunan Indonesia Emas 2045.
Melalui kerjasama dengan salah satu mitra PULIH BERSAMA, Konsorsium Swara Parangpuan, SIAP SIAGA membantu para pelaku UMKM setempat di Kabupaten Kupang untuk menjajaki bidang usaha alternatif di luar industri kuliner, yang sebagian besar sedang mereka geluti. Di bulan September 2022, diadakan Lokakarya Kerajinan Tangan di tiga desa di Kabupaten Kupang.
Roadmap Pengarusutamaan Gender ini dirancang dengan memperhatikan prioritas pembangunan berbasis gender. Pembahasan roadmap tersebut merupakan bagian esensial dari pelaksanaan program pengarusutamaan gender, karena akan menjadi pedoman yang direktif untuk seluruh unsur organisasi BNPB.
Tahun ini, BNPB ingin menyoroti bahwa kesiapsiagaan bencana perlu dibangun dari unit terkecil dalam masyarakat, mempersiapkan masyarakat untuk menghadapi ancaman, menentukan besarnya risiko, dan dampak bencana yang mungkin terjadi. Hal ini akan dikombinasikan dengan penekanan lebih lanjut pada peningkatan kesadaran masyarakat bahwa upaya mitigasi bencana merupakan tanggung jawab bersama.
Sestama BNPB Lilik Kurniawan mengatakan, “Temuan kunci dari laporan ini – Resiliensi itu Lokal – selaras dengan temuan dan perspektif lembaga dan pemerintah saya.” Ia menjelaskan bahwa pekerjaan untuk meningkatkan dan memperbaiki kapasitas kapasitas pengelolaan bencana di tingkat nasional dan sub-nasional sudah dikerjakan selama 20 tahun terakhir. Kendati demikian, mengacu pada penemuan yang dipaparkan di laporan ini, beliau menyatakan, “Masih banyak yang harus kita lakukan.”
Program SIAP SIAGA menyelenggarakan acara peer learning untuk membahas mengapa pengembangan DRA secara inklusif dan partisipatif bersifat strategis dan berkelanjutan. Dihadiri lebih dari 150 peserta dari 14 provinsi dan lembaga pemerintah pusat, acara daring ini mencoba mengungkap bagaimana dan mengapa pendekatan ini penting serta mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan.