adminSS

adminSS

  • Joined: Mei 26, 2024
  • Articles: 306

BNPB Dorong Bali Integrasikan RPB dalam RPJMD 2025–2029

BNPB Supports Bali in Integrating Disaster Management Plan in the RPJMD 2025–2029

Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ke dalam RPJMD 2025–2029 sebagai wujud tindak lanjut kebijakan nasional terkait adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Melalui lokakarya yang difasilitasi BNPB bersama mitra pembangunan, Bali menegaskan pentingnya sinergi multipihak dan penguatan koneksi antara desa, pemerintah daerah, dan pusat untuk mewujudkan daerah yang lebih tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.

Kemendagri: KENCANA Untuk Memperbaiki Penanggulangan Bencana di Daerah

Kencana kelurahan tangguh bencana

Program Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah strategis untuk mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana di daerah. Melalui gerakan ini, kecamatan didorong untuk menyesuaikan metode penanggulangan bencana sesuai karakter risiko dan kemampuan lokal, sehingga kualitas layanan meningkat dan respon pemerintah daerah menjadi lebih cepat. Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas camat, mengoptimalkan anggaran, menjaring pendanaan kreatif, serta membangun sinergi antar-lembaga agar ketahanan daerah terhadap bencana semakin kuat.

Kemendagri, Bappenas dan BNPB Bersinergi Kuatkan Kapasitas Daerah dalam Mitigasi Bencana, Gelar Coaching Clinic Untuk Provinsi Timur Indonesia

MSS Implementation

Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur cincin api Pasifik memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan World Risk Index (WRI) 2024, Indonesia tercatat sebagai negara dengan risiko bencana alam tertinggi kedua di dunia setelah Filipina. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi penanggulangan bencana yang terintegrasi, profesional, dan inklusif agar keselamatan masyarakat terlindungi sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.

BNPB dan Bappenas: Perlu Penguatan Peran Perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam Pengurangan Risiko Bencana

67de57806fd5d bnpb dan bappenas dorong pemberdayaan perempuan dalam mitigasi bencana 1265 711

BNPB dan Bappenas menegaskan pentingnya memperkuat peran perempuan dan penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana, mengingat kelompok ini memiliki kerentanan yang lebih tinggi saat bencana terjadi. Dalam lokakarya nasional yang digelar bertepatan dengan Hari Perempuan Sedunia 2025, ditekankan bahwa perempuan bukan hanya objek yang perlu dilindungi, tetapi juga subjek yang mampu menjadi agen perubahan. Melalui pendekatan gender dan inklusif, diharapkan perempuan dan kelompok marjinal dapat berperan aktif dalam setiap fase penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana hingga rehabilitasi pasca-bencana.

Laporan Kegiatan Garda SIAGA Policy Bootcamp

Screenshot 2025 01 13 231718

The Garda SIAGA Policy Bootcamp 2024 integrated disaster risk reduction (DRR) and climate change adaptation into policy frameworks through a cross-sectoral collaborative approach. This workshop engaged 26 participants from national and regional institutions.

Mendorong Ketangguhan Pulau-pulau Kecil

pexels raw image6 10344904

Perangkat kajian ketangguhan bencana di pulau kecil itu dikembangkan FPRB NTB dan perwakilan BPBD NTB sebagai koordinator, bersama Konsorsium untuk Studi dan Pengembangan Partisipasi (KONSEPSI) yang didukung Program SIAP SIAGA. Perangkat kajian ini mengadaptasi tiga model sekaligus yaitu indikator Desa Tangguh Bencana (Destana), ketangguhan pulau dan wilayah pesisir, dan sustainable livelihood.

Pelibatan Bermakna Penyandang Disabilitas untuk Mendorong Ketangguhan

89 a cover. Metode Interaktif dan Partisipatif dalam Bimtek PB Inklusif

Menurut Hidayaturrohman, dalam upaya membentuk ULD, bukan hanya pemenuhan targetnya yang penting. Rangkaian proses pembentukan ULD yang melibatkan opdis memberikan banyak pelajaran yang akan sangat berguna bagi program-program lainnya. “Bagi kami sendiri di BPBD, proses pembentukan ULD ini membawa perubahan luar biasa. Kami tidak hanya memiliki pemahaman tentang disabilitas, tetapi bagaimana menempatkan mereka dari semula hanya objek penerima bantuan menjadi bagian dari perumus kebijakan. Sebelumnya jangankan melibatkan mereka dalam perencanaan, data pilah disabilitas saja kami tidak punya,” ujarnya.