Panduan ini menguraikan strategi komunikasi risiko bencana di Provinsi Bali, dengan fokus pada penyampaian informasi yang jelas dan dapat ditindaklanjuti kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan merinci peran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam menyebarkan informasi untuk antisipasi risiko bencana.
Panduan ini dirancang untuk membantu bisnis pariwisata di Bali mempersiapkan diri dan merespon bencana. Dokumen ini memerinci proses untuk memperoleh sertifikasi kesiapsiagaan bencana, menguraikan peran dan tanggung jawab perusahaan dan badan sertifikasi.
“Penilaian Risiko Bencana untuk Lombok Tengah” (2024-2028) memberikan evaluasi yang mendalam dan menyeluruh terhadap kerentanan wilayah tersebut terhadap bencana alam. Laporan ini menyoroti keadaan Lombok Tengah yang rentan terhadap ancaman geologi dan hidrometeorologi, seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir.
Dokumen ini berfungsi sebagai panduan komprehensif pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan dan pemantauan dari penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana (SPM-SUB) di Provinsi Bali. Dokumen ini menguraikan peran, tanggung jawab, dan prosedur berbagai lembaga pemerintah daerah untuk memastikan manajemen dan mitigasi risiko bencana yang efektif.
Dokumen “Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali 2023-2027” menguraikan risiko bencana yang dihadapi oleh Bali akibat posisi geografisnya. Bali rawan terhadap 14 jenis bencana, antara lain geologi (gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi), hidrometeorologi (banjir, kekeringan, cuaca ekstrem), dan antropogenik (epidemi, kegagalan teknologi).
Publikasi bertajuk “Dokumen Penilaian Risiko KSPN Labuan Bajo NTT” ini menyajikan kajian risiko bencana secara detail di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Pengukuran tingkat resiliensi daerah merupakan integrasi dari pengkajian risiko dan status kesiapan daerah untuk menghadapi berbagai ancaman bencana. Dalam sistem nasional penanggulangan bencana, tahapan pengkajian risiko menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menghasilkan perencanaan yang terinformasi menuju pembangunan Indonesia Emas 2045.
Melalui mekanisme kemitraan dengan SIAPSIAGA, MDMC dan LPBI NU menguji pendekatan baru untuk mempromosikan kesadaran dasar dan perubahan perilaku di sekolah dan komunitas terpilih. Setelah menyelesaikan kegiatan ini, SIAP SIAGA, melakukan kajian partisipatif untuk memfasilitasi refleksi atas pendekatan dan hasil serta efektivitas kegiatan yang dilaksanakan dan untuk mengidentifikasi pembelajaran dan rekomendasi.