This book offers a strategic framework to expedite the certification of disaster preparedness within Bali's tourism sector. It emphasises the collaboration among government, private sector, and local communities to build a resilient tourism industry capable of withstanding natural hazards.
Read MoreStrategi Percepatan Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana Provinsi Bali
KRB and RPB should become the reference documents in developing the regional development planning document. This agreement point also paves the way for the 2023-2027 Bali Provincial KRB and the 2024-2028 Bali Provincial RPB to be ratified into strategic documents for disaster risk reduction in Bali Province.
Read MoreRegional Disaster Documents Can Be Stipulated through Regional Head Regulations
Bali sebagai daerah tujuan pariwisata domestik dan internasional, juga memiliki risiko bencana yang tinggi. Karena hal ini, peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada sektor dunia usaha pariwisata dianggap sebagai langkah yang mendesak
Read MoreTingkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana, Bali Miliki Forum Komunikasi Multisektor SKB
GATRABALI.COM, BULELENG – Dalam upaya kesiap siagaan dan ketangguhan bencana di desa/kelurahan, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Buleleng yang bekerja sama kemitraan Australia – Indonesia menyelenggarakan Bimtek Penilaian Ketangguhan Desa/Kelurahan (PKD) dan Kebijakan Pelaksanaan PKD di Kabupaten Buleleng.
Read MorePemkab Buleleng dan Australia-Indonesia Siap Siaga Tingkatkan Ketangguhan Desa Melalui Bimtek PKD
With the strengthening of the resilience of customary villages, customary village residents will be better prepared in the future. Especially when aspects of disaster management are also included as part of the awig-awig and pararem, customary villages will have clearer guidelines. Customary village residents will also comply with these rules better.
Read MoreManaging the Role of Customary Villages for Bali’s Resilience
Pengarusutamaan gender (PUG) melalui program, kegiatan maupun sub kegiatan pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak boleh sendiri-sendiri. Pengarusutamaan gender harus dilakukan secara kolaboratif dalam artian direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, diawasi, dievaluasi dan dilaporkan melalui kerja sama untuk menelurkan ide dan menyelesaikan masalah gender menuju visi bersama.
Read MoreAsdep Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi KPPPA: Pengarusutamaan Gender Agar Dilakukan Secara Kolaboratif
DIKSIMERDEKA.COM, DENPASAR, BALI – Progam SIAP SIAGA yang merupakan kemitraan Australia-Indonesia menggelar Workshop Kemitraan dan Sinergitas Program SIAP SIAGA dalam rangka kesiapsiagaan bencana dari tanggal 26-28 Maret 2024. Program ini diikuti PMI dan BPBD Provinsi Jawa Timur, NTT, NTB, dan Bali, termasuk juga DLHK dan HWDI Provinsi Bali.
Read MoreSIAP SIAGA Kemitraan Indonesia-Australia Gelar Workshop Siaga Bencana
Denpasar (Metrobali.com) – Program SIAP SIAGA, sebuah inisiatif kemitraan antara Australia dan Indonesia untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, telah diluncurkan dengan tujuan utama memperkuat kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana.
Read MoreProgram Siap Siaga, Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana di Indonesia melalui Kemitraan Australia
