Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana untuk Ketangguhan Inklusif di Jawa Timur

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur meresmikan berdirinya Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD PB), ditandai dengan peluncuran ULD PB yang dilaksanakan di Hotel Movenpick Surabaya, Selasa (25/6). Melalui ULD PB ini, kelompok disabilitas di Jawa Timur kini memiliki ruang untuk terlibat lebih aktif dalam pengembangan pengetahuan, kapasitas, maupun pengalaman pada keseluruhan siklus penanggulangan bencana.

Hadir dalam peluncuran tersebut Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pangarso Suryotomo, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Pemeirntah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur Benny Sampirwanto, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur Gatot Soebroto, Konsul Jenderal Australia di Surabaya Anthea Griffin, Team Leader Program SIAP SIAGA Lucy Dickinson, anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029, Dr. Lia Istifhama, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Dr. Tri Wahyu Liswati, M.Pd, dan perwakilan penyandang disabilitas yang menjadi Tim Penggerak ULD PB Jawa Timur.

ULD PB Jawa Timur berdiri setelah melalui rangkaian proses persiapan yang merupakan hasil kerja sama BPBD Provinsi Jawa Timur dengan organisasi penyandang disabilitas didukung Program SIAP SIAGA. Tujuannya untuk memberikan layanan pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Secara kelembagaan ULD PB Jawa Timur melekat pada struktur BPBD Jawa Timur dan merupakan bagian dari pelaksanaa program dan kegiatan BPBD Jawa Timur dan membantu menjalankan fungsi terkait layanan inklusi disabilitas dalam PB

Selain seremoni peluncuran ULD PB secara simbolis, acara ini juga dilengkapi dengan sosialisasi program kerja ULD PB dan gelar wicara (talkshow) interaktif bertema “Memperkuat Peran Perempuan dan Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana”. Narasumber dalam gelar wicara interaktif tersebut antara lain Pangarso Suryotomo, anggota DPD RI terpilih untuk periode 2024-2029 Lia Istifhama, Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Jatim Dadang Iqwandi, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Jatim Muchaman Arif Ardiansyah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3AK) Provinsi Jatim Tri Wahyu Liswati, dan Ketua Perhimpunan Sehat Jiwa yang juga Tim Kerja ULD PB Jatim Saiful Anam.

Komitmen Jawa Timur

Benny Sampirwanto menyatakan, unit ini akan memberikan literasi, pendidikan dan penguatan kapasitas kepada penyandang disabilitas dalam kesiapsiagaan bencana dan memfasilitasi sistem pengaduan dan rujukan disabilitas jika terjadi bencana Benny menambahkan, kelompok disabilitas merupakan kalangan rentan, namun ketika terjadi bencana tidak terpikirkan. Unit ini akan menjamin ada kesetaraan dalam pemenuhan hak dan peran penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. “ULD PB ini merupakan wujud komitmen Pemprov Jatim dalam upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh,” katanya.

Komitmen Pemprov Jawa Timur tersebut diapresiasi oleh Anthea Griffin. Menurutnya, pembentukan ULD PB ini adalah wujud kepedulian terhadap kelompok disabilitas terutama dalam situasi kebencanaan.

Gatot Soebroto mengungkapkan, di Jawa Timur terdapat 14 potensi ancaman bencana yang akan berdampak bagi seluruh masyarakat termasuk kelompok disabilitas. “Jadi sejak perencanaan, fasilitas, hingga pelatihan harus disesuaikan. Misalnya early warning system yang sesuai kondisi disabilitasnya," katanya.

Selama tahun 2023 hingga Mei 2024 telah terjadi 254 bencana di Jawa Timur. Sedangkan berdasarkan data pada E-Disabilitas Provinsi Jawa Timur, terdapat hampir 17 ribu penyandang disabilitas berikut ragamnya. Sebagai langkah awal, pendataan dari E.Disabilitas ini telah dipadukan dengan Peta Rawan Bencana Jawa Timur dan mendapatkan peta persebaran disabilitas berikut ragamnya di wilayah rawan bencana dari seluruh 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur

Pelibatan Menyeluruh

Dalam situasi bencana, keterbatasan kelompok disabilitas menjadikan mereka rentan. Informasi, layanan, dan sumber daya yang tersedia acapkali tidak ramah terhadap kondisi mereka, sehingga berpotensi mengganggu hak-hak dalam layanan pemenuhan kebutuhan dasar.

Terdapat tiga layanan dalam ULD PB. Pertama, pengelolaan data disabilitas secara terpilah dan terpadu untuk mengetahui persebaran disabilitas berikut ragamnya di lokasi rawan bencana. Hasilnya akan menjadi rujukan data penanggulangan bencana di Jawa Timur. Kedua, kajian dan pengembangan untuk penguatan program penanggulangan bencana yang inklusif. Kajian ini meliputi pemetaan kapasitas disabilitas berbasis kompetensi, dan kebutuhan penguatan program PB yang inklusif dalam keseluruhan siklus PB. Ketiga, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Bencana yang inklusif serta mengelola sistem pengaduan dan rujukan dalam situasi bencana.

Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat Jatim Saiful Anam mengakui, selama ini kelompok disabilitas belum dilibatkan dalam proses penanggulangan bencana. "Penyandang disabilitas banyak yang terabaikan atau tertinggal ketika terjadi bencana. Nah di ULD ini kawan kawan penyandang disabilitas bahkan sudah terlibat sejak pembentukannya,” ujarnya.

Saiful berharap melalui ULD PB ini dapat terbangun paradigma baru. Penyandang disabilitas bukanlah objek melainkan subjek dalam penanggulangan bencana, yang berarti terlibat aktif dalam penanggulangan bencana. Baik dalam proses perencanaan, perancangan, pelaksanaan, serta monitoring evaluation. Apalagi setidaknya ada dua regulasi yang mengamanatkan hal tersebut, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Kepala (Perka) BNPB No 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.