This Study Report was made possible by the participation of some 500 stakeholders from across the Indo-Pacific region and beyond. They engaged in a series of 4 monthly seminars between May and August 2024, which culminated in the convening of the “2nd Global Forum for Sustainable Resilience” in September 2024. Participants brought expertise in disaster management, climate change adaptation and sustainable development.
This Study Report was made possible by the participation of some 500 stakeholders from across the Indo-Pacific region and beyond. They engaged in a series of 4 monthly seminars between May and August 2024, which culminated in the convening of the “2nd Global Forum for Sustainable Resilience” in September 2024. Participants brought expertise in disaster management, climate change adaptation and sustainable development.
This Study Report was made possible by the participation of some 500 stakeholders from across the Indo-Pacific region and beyond. They engaged in a series of 4 monthly seminars between May and August 2024, which culminated in the convening of the “2nd Global Forum for Sustainable Resilience” in September 2024. Participants brought expertise in disaster management, climate change adaptation and sustainable development.
This Study Report was made possible by the participation of some 500 stakeholders from across the Indo-Pacific region and beyond. They engaged in a series of 4 monthly seminars between May and August 2024, which culminated in the convening of the “2nd Global Forum for Sustainable Resilience” in September 2024. Participants brought expertise in disaster management, climate change adaptation and sustainable development.
This Study Report was made possible by the participation of some 500 stakeholders from across the Indo-Pacific region and beyond. They engaged in a series of 4 monthly seminars between May and August 2024, which culminated in the convening of the “2nd Global Forum for Sustainable Resilience” in September 2024. Participants brought expertise in disaster management, climate change adaptation and sustainable development.
Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ke dalam RPJMD 2025–2029 sebagai wujud tindak lanjut kebijakan nasional terkait adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana. Melalui lokakarya yang difasilitasi BNPB bersama mitra pembangunan, Bali menegaskan pentingnya sinergi multipihak dan penguatan koneksi antara desa, pemerintah daerah, dan pusat untuk mewujudkan daerah yang lebih tangguh terhadap bencana dan perubahan iklim.
Program Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah strategis untuk mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Bencana di daerah. Melalui gerakan ini, kecamatan didorong untuk menyesuaikan metode penanggulangan bencana sesuai karakter risiko dan kemampuan lokal, sehingga kualitas layanan meningkat dan respon pemerintah daerah menjadi lebih cepat. Kementerian PPN/Bappenas menegaskan pentingnya memperkuat kapasitas camat, mengoptimalkan anggaran, menjaring pendanaan kreatif, serta membangun sinergi antar-lembaga agar ketahanan daerah terhadap bencana semakin kuat.
Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di jalur cincin api Pasifik memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan World Risk Index (WRI) 2024, Indonesia tercatat sebagai negara dengan risiko bencana alam tertinggi kedua di dunia setelah Filipina. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi penanggulangan bencana yang terintegrasi, profesional, dan inklusif agar keselamatan masyarakat terlindungi sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan nasional.