Forum Komunikasi Multipihak untuk Akselerasi Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana di Bali

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali meresmikan pembentukan Forum Komunikasi Multipihak tentang Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB) pada Kamis (20/6) di Sanur Resort Watujimbar Denpasar - Bali. Selain untuk mengakselerasi program SKB, forum ini berfungsi sebagai pusat komunikasi yang menyediakan informasi dan sumber daya penting bagi sektor pariwisata terkait kesiapsiagaan bencana.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno hadir secara daring dalam acara tersebut. Sedangkan sejumlah pejabat lainnya hadir secara langsung yakni Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali I Made Rentin, serta Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali I Dewa Made Indra.

Sandiaga Uno menegaskan dukungannya terhadap pembentukan Forum Komunikasi Multisektor SKB. “Forum ini dapat menghasilkan solusi strategis dalam kebijakan pariwisata, menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan untuk meningkatkan citra pariwisata Indonesia,” katanya.

Dewa Made Indra mengungkapkan, Forum Komunikasi Multisektor SKB akan berfungsi sebagai platform untuk berbagi informasi, sumber daya, dan peran dalam mempercepat peningkatan kapasitas sektor pariwisata dalam kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana. Forum ini mempertemukan para pemangku kepentingan utama dari seluruh sektor penanggulangan bencana dan pariwisata di Bali, termasuk BPBD kabupaten/kota di Bali, kantor konsulat jenderal, Dinas Pariwisata Bali, Asosiasi Hotel Bali, lembaga utama pemerintah provinsi, akademisi, dunia usaha pariwisata dan media. “Beragamnya potensi risiko bencana dan kompleksitas permasalahan di Provinsi Bali membuat penanggulangan bencana harus menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

Pentingnya kolaborasi ini digarisbawahi oleh Raditya Jati. Menurutnya, diperlukan komitmen dan sinergi dalam rencana aksi bersama untuk mewujudkan pariwisata aman bencana dan destinasi tangguh bencana yang berkelanjutan.

Pionir Safe Tourism

Pembentukan forum ini telah melalui beberapa proses yang dilakukan oleh BPBD Provinsi Bali dengan dukungan intensif dari Program SIAP SIAGA, mulai dari peninjauan dan evaluasi pelaksanaan SKB tahun-tahun sebelumnya, dan rangkaian pertemuan yang melibatkan instansi pemerintah terkait, praktisi, asosiasi, akademisi, dan pengusaha pariwisata. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk menyusun dokumen strategi percepatan SKB serta menganalisis potensi Bali dalam penanganan bencana dengan tetap menjaga keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat melalui dampak yang ditimbulkan dari SKB tersebut.

Menurut I Made Rentin, sebenarnya inisiatif SKB ini sudah berlangsung sejak 2013, sebagai salah satu strategi dalam mendukung dunia usaha yang tangguh bencana di Bali. Prioritas SKB adalah sektor usaha pariwisata, khususnya perhotelan, sebagai tulang punggung perekonomian Bali, tanpa mengesampingkan dunia usaha di luar sektor pariwisata. Inisiatif tersebut juga menjadikan Bali sebagai pionir dari safe tourism. Bagaimanapun, dalam beberapa kejadian bencana, sektor pariwisata menjadi salah satu yang paling terpukul dan berdampak langsung pada penghidupan warga dan pendapatan daerah, misalnya saat erupsi Gunung Agung 2017 dan pandemi Covid-19. “Namun saat awal-awal inisiatif memang belum ada dasar regulasi yang kuat untuk pelaksanaan SKB,” katanya.

Mulai 2020, lanjutnya, pelaksanaannya semakin disempurnakan. Disahkannya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, yang disusul Peraturan Gubernur (Pergub) Bali No. 52 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaannya, membuat pijakan pelaksanaan SKB makin kuat.

Akan tetapi, hingga tahun 2023 baru tercatat 99 dari total sekitar 500 hotel yang telah tersertifikasi. Mayoritas adalah hotel berbintang di kawasan Nusa Dua. “Jumlah ini menunjukkan masih banyak dunia usaha pariwisata yang masih harus dijangkau oleh Tim Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana,” ujar Rentin.

Peran Strategis

Tim SKB mengambil lima langkah strategis selain untuk mengakselerasi jumlah penerima sertifikasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan SKB bagi dunia usaha. Langkah tersebut yaitu penguatan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya, penyediaan pendanaan, kemitraan dan optimalisasi teknologi digital yang dituangkan dalam Dokumen Strategi Percepatan SKB. “Pada aspek kemitraan inilah Forum Komunikasi Multisektor SKB memiliki peran yang sangat penting,” tegasnya.

Secara substansi, tahun ini terdapat perubahan indikator dalam panduan sertifikasi yang baru, yaitu dari semula berjumlah 51 menjadi 31 indikator. Indikator di panduan sertifikasi yang baru ini juga telah mengakomodasi prinsip Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) serta Adaptasi Perubahan Iklim (API), yang melengkapi komponen yang sebelumnya sudah ada yaitu pengetahuan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan dan kapasitas respon, serta keamanan.

Perubahan indikator tersebut juga ditambah dengan komposisi tim yang lebih lengkap, yaitu tim verifikator, tim penilai, dan sekretariat. Semua perubahan tersebut diharapkan dapat membuat makin banyak pelaku usaha pariwisata yang melakukan sertifikasi. Forum Komunikasi Multisektor SKB menjadi garda depan, tidak hanya untuk memperluas cakupan SKB di Bali, tapi juga mendorong lebih banyak ketersediaan verifikator dan asesor, memperluas akses penyediaan pendanaan secara mandiri, dan mampu membawa SKB ke jenjang nasional maupun internasional.