Panduan ini dirancang untuk membantu bisnis pariwisata di Bali mempersiapkan diri dan merespon bencana. Dokumen ini memerinci proses untuk memperoleh sertifikasi kesiapsiagaan bencana, menguraikan peran dan tanggung jawab perusahaan dan badan sertifikasi.
“Penilaian Risiko Bencana untuk Lombok Tengah” (2024-2028) memberikan evaluasi yang mendalam dan menyeluruh terhadap kerentanan wilayah tersebut terhadap bencana alam. Laporan ini menyoroti keadaan Lombok Tengah yang rentan terhadap ancaman geologi dan hidrometeorologi, seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir.
Dokumen ini berfungsi sebagai panduan komprehensif pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan dan pemantauan dari penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana (SPM-SUB) di Provinsi Bali. Dokumen ini menguraikan peran, tanggung jawab, dan prosedur berbagai lembaga pemerintah daerah untuk memastikan manajemen dan mitigasi risiko bencana yang efektif.
Dokumen “Kajian Risiko Bencana Provinsi Bali 2023-2027” menguraikan risiko bencana yang dihadapi oleh Bali akibat posisi geografisnya. Bali rawan terhadap 14 jenis bencana, antara lain geologi (gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi), hidrometeorologi (banjir, kekeringan, cuaca ekstrem), dan antropogenik (epidemi, kegagalan teknologi).
Publikasi bertajuk “Dokumen Penilaian Risiko KSPN Labuan Bajo NTT” ini menyajikan kajian risiko bencana secara detail di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Agenda Simposium dikembangkan melalui enam webinar yang diadakan pada Juni 2021 dan enam makalah tematik yang diterbitkan pada Oktober 2021 yang memberikan kajian kritis terhadap peran tata kelola, kemitraan, dan teknologi.
Kalak BPBD Provinsi NTB didampingi Kabid Bidang Kedaruratan dan Logistik (KL) dan Kabid Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) menerima kunjungan Tim Mid-term Review (MTR) Program SIAP SIAGA beserta perwakilan DFAT Australia.
Inspirasi dan pembelajaran dari upaya sejumlah komunitas sungai menjadi inti dari Sarasehan Komunitas Daerah Aliran Sungai yang diadakan sebagai rangkaian acara puncak Hari Kesiapsiagaan Bencana atau HKB nasional di Pendapa Kecamatan Karangbinangun, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa (16/5).
Kerja sama multipihak antara Pemerintah Indonesia, pemerintah negara lain, lembaga non pemerintah (Non-Government Organization (NGO)) lokal dan internasional, akademisi, swasta, serta masyarakat mutlak diperlukan guna membangun ketangguhan dalam menghadapi bencana.
Pengukuran tingkat resiliensi daerah merupakan integrasi dari pengkajian risiko dan status kesiapan daerah untuk menghadapi berbagai ancaman bencana. Dalam sistem nasional penanggulangan bencana, tahapan pengkajian risiko menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menghasilkan perencanaan yang terinformasi menuju pembangunan Indonesia Emas 2045.