Seri Pemikiran - Isu No. 4

Penanggulangan bencana di Indonesia masih dipahami secara tradisional sebagai tanggap darurat. Antara 1967- 1980, badan penanggulangan bencana lebih berfungsi sebagai unit tanggap cepat yang memberikan bantuan cepat dan tanggap darurat untuk peristiwa bencana. Gubernur, Bupati atau Walikota melakukan pengawasan penanggulangan bencana di daerahnya dibantu oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kapolri di daerahnya. Paradigma ini bertahan hingga terjadinya Tsunami Samudera Hindia pada Desember 2004 yang meluluhlantakkan Provinsi Aceh. Dari respons terhadap bencana tersebut, peran masyarakat sipil muncul melalui konsep Penanggulangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat, yang merupakan awal dari pergeseran menuju pengurangan risiko bencana, dengan pengambil kebijakan menggunakan penilaian risiko bencana sebagai dasar rencana penanggulangan bencana di tingkat nasional dan daerah. Menyadari semakin pentingnya pengurangan risiko bencana, pada tahun 2005 manajemen bencana mulai bergeser ke arah manajemen risiko bencana sejalan dengan kerangka pengurangan bencana Hyogo (HFA 2005-2015) dan Sendai (SFDRR 2015-2030).