Merintis Ketangguhan Bencana yang Berkelanjutan di Desa Adat di Bali


“Bencana yang bersifat alam kami menyebutnya panca bayameliputi linuhbaya (bencana yang disebabkan oleh gempa bumi), erbaya (bencana yang disebabkan oleh air), agnibaya (bencana yang disebabkan oleh api) bayubaya (bencana yang disebabkan oleh angin), dan jiwabaya (bencana atau bahasa yang terkait dengan kondisi psikologis). Sedangkan yang nonalam disebut geringbaya’, terang Sudiana.

Di sinilah, menurut Sudiana, poin penting dari Strategi Ketangguhan Desa Adat yang digarap bersama BPBD Provinsi Bali dan FPRB Provinsi Bali dengan dukungan oleh Program SIAP SIAGA, yaitu agar aturan kebencanaan yang ada di desa adat dan yang telah ditetapkan secara nasional dapat berjalan selaras. “Tidak hanya tentang aturan, namun juga pemahaman dan keterlibatan seluruh masyarakat di desa adat,” tambahnya.

99 a cover. 1. 231126 Foto3 FGD Baseline Desa Adat Komala

Selain terkait keindahan alamnya, keistimewaan Provinsi Bali lainnya adalah masih kuatnya adat di dalam kehidupan masyarakatnya. Karakteristik inilah yang membuat manajemen kebencanaan yang berbasis adat menjadi penting di Bali. Pendekatan berbasis desa adat yang dilakukan Program SIAP SIAGA bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Bali tahun ini mulai memasuki penuntasan tahap uji coba.

Provinsi Bali memiliki 1.500 desa adat dan 716 desa dinas. Itu sebabnya, mendorong peran desa adat dalam membangun kesiapsiagaan adalah langkah strategis. Apalagi, meski jauh lebih banyak, desa adat secara khusus dalam strategi ketangguhan bencana masih belum terakomodasi secara maksimal dalam regulasi yang masih berperspektif desa dinas.

Ketua Majelis Desa Adat Kota Denpasar Anak Agung Ketut Sudiana menuturkan, desa adat di Bali sebenarnya sangat akrab dengan isu kebencanaan. Hal ini terlihat dari Awig-Awig, atau hukum adat desa dalam menjaga kebencanaan, baik yang disebabkan oleh alam maupun non-alam, sebagai perwujudan prinsip utama ajaran Tri Hita Karana, yaitu hubungan manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan.

“Bencana yang bersifat alam kami menyebutnya panca bayameliputi linuhbaya (bencana yang disebabkab oleh gempa bumi), erbaya (bencana yang disebabkan oleh air), agnibaya (bencana yang disebabkan oleh api) bayubaya (bencana yang disebabkan oleh angin), dan jiwabaya (bencana atau bahasa yang terkait dengan kondisi psikologis). Sedangkan yang nonalam disebut geringbaya’, terang Sudiana.

Di sinilah, menurut Sudiana, poin penting dari Strategi Ketangguhan Desa Adat yang digarap bersama BPBD Provinsi Bali dan FPRB Provinsi Bali dengan dukungan oleh Program SIAP SIAGA, yaitu agar aturan kebencanaan yang ada di desa adat dan yang telah ditetapkan secara nasional dapat berjalan selaras. “Tidak hanya tentang aturan, namun juga pemahaman dan keterlibatan seluruh masyarakat di desa adat,” tambahnya.

Desa adat sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang desa adat memiliki tugas mewujudkan kasukretan (kearifan lokal yang menjunjung kolaborasi, kerja sama, dan kesadaran lingkungan) di Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian skala (yang terlihat) dan niskala (tidak terlihat)

99 b. 2. 30 31 Jan 24 Foto4 Gladi dan Uji Renkon Desa Adat Komala scaled

Dalam menyusun Strategi Ketangguhan Desa Adat Berbasis Kesejahteraan, Program SIAP SIAGA Bali menggunakan dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan Problem Driven Iterative Adaptation (PDIA), yang berfokus pada pengelolaan adaptif berbasis risiko yang disesuaikan dengan nilai-nilai adat dan manajemen risiko terintegrasi. Kedua adalah Participating Disaster Risk Appraisal (PDRA), yang melibatkan keterlibatan komunitas lokal, khususnya perempuan adat dan masyarakat adat. Serangkaian pertemuan dan diskusi dengan beberapa pihak antara lain Majelis Desa Adat (MDA), Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, BPBD, Dinas Kebudayaan Kabupaten/Kota, dan FPRB Provinsi Bali, telah menghasilkan lahirnya Petunjuk Pelaksanaan Ketangguhan Desa Adat Menuju Kasukretan, termasuk untuk desa adat yang ada di wilayah pesisir.

Sudiana menambahkan, selama ini petunjuk menghadapi bencana bagi masyarakat adat memang masih sangat sederhana. Misalnya membunyikan ‘kulkul’, atau kentongan banjar adat sebagai tanda peringatan bahaya, disusul kemudian oleh pengarahan oleh prajuru (perangkat desa) dan pecalang (petugas keamanan adat) agar warga melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman. “Petunjuk Pelaksanaan Ketangguhan Desa Adat dalam Kebencanaan ini akan menjadi referensi yang memberikan pengetahuan bagi warga untuk menghadapi bencana yang beragam secara lebih komprehensif. Itu dilakukan melalui pelatihan dan simulasi penanganan kebencanaan,” katanya.

Uji Petunjuk Pelaksanaan Ketangguhan Desa Adat menuju Kasukretan

Dewi Reny Anggraeni, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia FPRB Provinsi Bali mengatakan, proses uji coba petunjuk pelaksanaan tersebut sudah dilakukan di tiga desa adat yaitu Desa Adat Dukuh, Desa Adat Komala, dan Desa Adat Temukus. Ketiganya ada di Kawasan Rawan Bencana III Gunung Agung di Kabupaten Karangasem. “Targetnya akhir Juni ini tahap uji coba di lingkar Gunung Agung selesai, baru kemudian disusul uji coba di desa adat di wilayah pesisir Kota Denpasar,” ujar Dewi.

3. 231110 Foto12 FGD Sipandu Beradat Untuk Uji Juklak Desa Adat Tangguh Bencana

Dalam tahapan uji coba yang dimulai sejak November 2023 tersebut, ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Diawali dengan uji kesesuaian dokumen rencana kontingensi (renkon) desa dengan kabupaten, kegiatan berikutnya adalah pelatihan fasilitator di masing-masing desa. Pelatihan ini sangat krusial karena menjadi kunci keberlanjutan dan replikasi program di desa-desa adat lain. Pelibatan kaum muda dari desa adat di pelatihan fasilitator ini pun lantas didorong agar tujuan keberlanjutan tercapai.

Aspek keberlanjutan sangat penting karena banyak aktivitas kebencanaan di desa-desa di Bali cenderung menggunakan pendekatan berbasis proyek yang bersifat jangka pendek. Akibatnya, meskipun kisah sukses proyek-proyek ini dipublikasikan secara luas, desa-desa tersebut dibiarkan melanjutkan upayanya sendiri tanpa dukungan. Situasi ini harus diatasi untuk menjamin keberlanjutan ketangguhan.

Penyusunan Aturan Desa Adat

Kegiatan lain yang tak kalah penting adalah penyusunan pararematau aturan/keputusan Desa Adat paruman (musyawarah desa) sebagai pelaksana Awig-Awig. “Jadi semacam juklak dan juknis (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis) di desa adat. pararem ini penting agar persoalan kebencanaan diatur secara resmi dalam lembaga desa adat. Disahkannya pararem tidak hanya membuat ada rujukan pelaksanaan tapi juga rujukan untuk penganggaran. Maka, pararem kebencanaan pun mencakup seluruh tahapan penanggulangan bencana sampai proses rehabilitasi,” tambah Dewi.

4. 240412 Foto8 FGD Lanjutan RPB Desa Adat Dukuh

Terdapat beberapa tahap dalam proses pengesahan pararem. Setelah disepakati di paruman, maka pararem harus diajukan ke MDA di kecamatan dan kabupaten. Setelah disetujui MDA, pararem dikembalikan ke desa untuk diajukan ke Dinas Pemajuan Desa Adat. Langkah terakhir ini lebih pada fungsi registrasi, sebab secara substansi sudah dianggap selesai setelah disetujui oleh MDA. Tahapan dalam uji coba di desa adat ini sudah diselaraskan dengan enam poin dalam sistem penanggulangan bencana yaitu kebijakan, perencanaan, pendanaan, pelembagaan, peningkatan kapasitas.

Senada dengan Sudiana, Dewi menyatakan proses uji coba relatif lancar karena prinsip penanggulangan bencana sudah diterapkan di desa adat. Namun, pengetahuan tentang bencana sejauh ini hanya terbatas pada warga senior komunitas tersebut. Dengan demikian, proses uji coba ini diharapkan dapat memberikan ruang untuk menggali dan mewariskan ilmu tersebut kepada generasi muda. Menariknya, antusiasme masyarakat adat sangat tinggi dalam mengikuti tahapan tersebut. ‘Sebenarnya kalau soal memobilisasi warga untuk terlibat, di desa adat relatif lebih mudah dibandingkan desa dinas. Sebab, masyarakat desa adat masih sangat patuh pada bandesa (kepala desa adat)’, ujarnya. bandesa (kepala desa adat)’, ujarnya.

Dari ketiga desa adat tempat uji coba dilakukan, Desa Adat Komala dan Dukuh telah menyelesaikan lebih dari separuh tahapannya, meliputi kajian risiko, rencana aksi, dan pembuatan pararem. Sementara di Desa Adat Temukus, baru tahap perkenalan yang selesai, selebihnya berhenti sementara sebab bertepatan dengan rangkaian proses upacara Galungan dan Kuningan. Menurut Dewi, penting untuk belajar dari pengalaman di Desa Adat Temukus. Jika uji coba tersebut berhasil, memberikan dampak positif, dan direplikasi di desa adat lainnya di Bali, maka jangan sampai ada beban administratif tambahan yang dibebankan pada desa-desa tersebut. “Di Bali, desa adat sudah sibuk dengan kegiatan adat dan keagamaan. Menambah beban administratif, seperti formulir penilaian yang beragam dari berbagai lembaga, mungkin akan menyurutkan tumbuhnya semangat ketangguhan ini,” tutupnya.

Memastikan bahwa prosesnya tetap efisien dan menghormati komitmen yang ada sangat penting untuk menumbuhkan ketahanan jangka panjang di desa adat Bali.

logo siapsiaga white

Kami akan senang mendengar dari Anda.
Jangan ragu untuk menghubungi menggunakan detail di bawah ini.

Alamat:
SIAP SIAGA
Treasury Tower 59th Floor, District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53
Jakarta Selatan, 12190, Indonesia
Telepon: +6221 7206616
Email: siap.siaga@thepalladiumgroup.com