Kunjungan Parlemen Australia Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Bencana

Sejumlah anggota Parlemen Australia meninjau secara langsung upaya peningkatan kesiapsiagaan di Bali yang didukung oleh Pemerintah Australia. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen kerja sama antara Pemerintah Australia dan Indonesia dalam upaya memperkuat penanggulangan bencana di Indonesia.

Kunjungan dari anggota parlemen Australia itu berlangsung pada Jumat (19/1) di UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Pengendalian Bencana Daerah (Pusdalops PB), BPBD Provinsi Bali . Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat komunikasi dan hubungan baik antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Australia khususnya dalam bidang penanggulangan bencana. Selain itu, melalui kunjungan tersebut parlemen Australia berharap bisa mendapatkan wawasan lebih lanjut mengenai sistem penanggulangan bencana serta upaya kesiapsiagaan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali.

Kepala BPBD Provinsi Bali, I Made Rentin, menerima kunjungan tersebut secara langsung. Selain jajaran BPBD Provinsi Bali, acara tersebut juga dihadiri oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Bali. “Kunjungan Parlemen Australia adalah momen penting untuk memperkuat kerja sama antarnegara dan memahami langkah-langkah penanggulangan bencana,” katanya.

Dalam acara tersebut, BPBD Provinsi Bali mempresentasikan sejarah bencana di Bali, beragam potensi bencana di Bali, serta berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama para pemangku kepentingan terkait dalam menanggulangi dampak dari potensi bencana tersebut, termasuk yang didukung oleh Program SIAP SIAGA. Sejak 2020, Program SIAP SIAGA yang merupakan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Australia dalam bidang penanggulangan bencana, telah menyediakan dukungan berharga bagi upaya penguatan penanggulangan bencana di Provinsi Bali. Dukungan Program SIAP SIAGA bagi penguatan penanggulangan bencana di Bali tersebut masih akan berlanjut tahun ini.

Menurut I Made Rentin, dukungan Program SIAP SIAGA di Bali di antaranya adalah penguatan Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana (SKB), yang merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali, dan Bali Tsunami Early Warning System (BTEWS) melalui penyusunan Prosedur Standar Operasional (SOP) serta Rencana Kontinjensi. “Dengan dukungan yang ada, kami terus berkomitmen membangun kesiapsiagaan yang tangguh dan efektif,” tambahnya.

Ketua FPRB Provinsi Bali, I Putu Suta Wijaya, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam upaya memperkuat penanggulangan bencana. Oleh karena itu, sinergitas dan kerja sama yang telah terjalin selama ini antara FPRB Provinsi Bali dan BPBD Provinsi Bali dalam upaya membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat Bali berdasarkan nilai budaya dan kearifan lokal perlu terus ditingkatkan.

Joshua H. Wilson, salah satu anggota Parlemen Australia yang hadir dalam kunjungan tersebut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali yang berhasil mengintegrasikan potensi, terutama nilai budaya dan kearifan lokal, dalam usaha membangun kesiapsiagaan bencana. “Hal ini menunjukkan bahwa program kita sudah tepat. Kemitraan ini sangat penting, karena kita sadar bahwa pencegahan bencana merupakan hal yang krusial,” jelasnya.

Selain bertemu dengan jajaran BPBD Provinsi Bali dan FPRB Provinsi Bali, dalam kunjungan tersebut anggota parlemen Australia juga meninjau pusat krisis (crisis center) untuk melihat kesiapan petugas maupun peralatan pendukung di dalamnya. Keberadaan pusat krisis tersebut sangatlah penting untuk membantu warga yang membutuhkan bantuan saat terjadi bencana, termasuk untuk menyediakan rasa aman bagi para wisatawan mengingat Bali merupakan tujuan wisata internasional.