Publikasi ini menguraikan rencana aksi komprehensif pengawasan dan penerapan dari Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana (SPM-SUB) di Jawa Timur. Dokumen ini merinci latar belakang, dasar hukum, tujuan, dan area fokus untuk pengurangan dan respons risiko bencana yang efektif.
Dokumen, “Rekomendasi Kebijakan-Pembinaan dan Pengawasan SPM-SUB Provinsi Bali 2022” ini memberikan kerangka kerja rinci untuk pengawasan dan pedoman penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana (SPM-SUB) di Bali.
Publikasi berjudul “Laporan Pembelajaran Pembinaan Pengawasan SPM Provinsi Bali 2022” ini memberikan gambaran mendalam tentang upaya meningkatkan penanggulangan bencana di Bali melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana (SPM-SUB).
Buku “Dokumen Pembelajaran dan Rekomendasi Kebijakan RPKB Provinsi Bali-2022” ini berfungsi sebagai panduan yang komprehensif untuk penanggulangan bencana di Bali. Publikasi ini mengeksplorasi perumusan dan implementasi dari Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana, (RPKB)
Tantangan kebencanaan di Nusa Tenggara Barat dapat (NTB) terjadi setiap saat. Peristiwa Gempa Bumi Lombok-Sumbawa Tahun 2018 memberi pelajaran mendalam kepada kita bahwa kesiapsiagaan terutama mitigasi dapat mengurangi risiko atas kerusakan yang lebih besar.
Sejalan dengan penekanan SIAP SIAGA pada pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan, mitra hibah diikutsertakan dalam proses adaptasi berulang yang didorong secara politik/PDIA (mencoba, meninjau, mempelajari, mengadaptasi), termasuk evaluasi berkala dan poin refleksi. SIAP SIAGA menerapkan Real Time Evaluation (RTE) dan Real Time Learning (RTL) dengan seluruh mitra hibahnya.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan dukungan Pemerintah Australia melalui program SIAP SIAGA menyusun publikasi tentang budaya lokal dan praktik terbaik dari masyarakat yang tinggal di sekitar tujuh gunung berapi aktif di Indonesia.
Pada tahap awal respons, SIAP SIAGA, bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Timur, Forum PRB Provinsi dan relawan lokal dari LPBI NU, melakukan penilaian awal terhadap kebutuhan dan tantangan dalam respons dan implementasi respons dini yang dipimpin oleh pemerintah kabupaten. pemulihan.