Dokumen ini memberikan penilaian risiko bencana secara rinci bagi Kabupaten Bangli di Bali. Ulasannya mencakup peta komprehensif yang menggambarkan berbagai bahaya seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran hutan, kekeringan, dan tanah longsor. Penilaian ini mengidentifikasi wilayah-wilayah rentan dan mengevaluasi kapasitas wilayah tersebut dalam menangani ancaman bencana tersebut.
This policy brief explores the involvement of universities in enhancing the capabilities of community health centres (Puskesmas) in Bali to control COVID-19. It highlights the collaborative efforts between students, health workers, and military police personnel in tracing and testing activities.
Kerangka regulasi Indonesia tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) dalam penanggulangan bencana sudah relatif matang. Beberapa peraturan perundangundangan yang terkait dengan gender dan kelompok rentan telah diundangkan dalam sektor penanggulangan bencana.
Penanggulangan bencana di Indonesia masih dipahami secara tradisional sebagai tanggap darurat. Antara 1967- 1980, badan penanggulangan bencana lebih berfungsi sebagai unit tanggap cepat yang memberikan bantuan cepat dan tanggap darurat untuk peristiwa bencana.
Buku ini merupakan panduan penting bagi jurnalis untuk mendukung upaya pengurangan risiko bencana yang inklusif di Nusa Tenggara Timur.
Publikasi, “Panduan Penganggaran Desa Untuk Ketangguhan di Jawa Timur,” ini disusun dengan cermat untuk membantu para pimpinan desa dan pengambil kebijakan di Jawa Timur dalam meningkatkan ketangguhan masyarakat melalui penganggaran strategis.
Dalam panduan “Peta Jalan Ketangguhan Desa” ini, penulis menguraikan peta jalan komprehensif untuk meningkatkan ketangguhan desa di Jawa Timur dari tahun 2022 hingga 2026. Buku ini menggali strategi pemanfaatan anggaran desa untuk menumbuhkan ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
Pada tahun 2020, SIAP SIAGA melakukan penelitian untuk lebih memahami proses dan tantangan komunikasi dan pengambilan keputusan pemerintah terkait penanggulangan bencana. Temuan keseluruhan adalah adanya konsensus yang tidak jelas (dalam undang-undang) tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas apa: Di mana perencanaan perlu dikoordinasikan? Di mana implementasi perlu dikoordinasikan? Dan untuk kedua pertanyaan tersebut, bagaimana hal ini terjadi dan siapa yang terlibat di semua tahap siklus manajemen bencana: kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan.