This policy brief explores the involvement of universities in enhancing the capabilities of community health centres (Puskesmas) in Bali to control COVID-19. It highlights the collaborative efforts between students, health workers, and military police personnel in tracing and testing activities.
Kerangka regulasi Indonesia tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial (GESI) dalam penanggulangan bencana sudah relatif matang. Beberapa peraturan perundangundangan yang terkait dengan gender dan kelompok rentan telah diundangkan dalam sektor penanggulangan bencana.
Penanggulangan bencana di Indonesia masih dipahami secara tradisional sebagai tanggap darurat. Antara 1967- 1980, badan penanggulangan bencana lebih berfungsi sebagai unit tanggap cepat yang memberikan bantuan cepat dan tanggap darurat untuk peristiwa bencana.
Pada tahun 2020, SIAP SIAGA melakukan penelitian untuk lebih memahami proses dan tantangan komunikasi dan pengambilan keputusan pemerintah terkait penanggulangan bencana. Temuan keseluruhan adalah adanya konsensus yang tidak jelas (dalam undang-undang) tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas apa: Di mana perencanaan perlu dikoordinasikan? Di mana implementasi perlu dikoordinasikan? Dan untuk kedua pertanyaan tersebut, bagaimana hal ini terjadi dan siapa yang terlibat di semua tahap siklus manajemen bencana: kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan.
Dengan dunia yang menjadi lebih terhubung satu sama lain, maka komunikasi yang strategis berperan untuk membantu organisasi-organisasi, termasuk pihak pemerintah dan para mitra pemangku kepentingan mereka, untuk memahami bagaimana menyampaikan pesan mereka secara efektif kepada sasaran audiensi kunci.
Pada tahun 2020, program SIAP SIAGA melakukan beberapa studi tentang sistem penanggulangan bencana di Indonesia dengan tujuan untuk mengeksplorasi kekoherensian sistem, termasuk konflik dan pertukaran (trade-off) kebijakan lintas pelaku sektoral kunci, serta kejelasan peran dan tanggung jawab pelaksanaan layanan penanggulangan bencana (baik oleh pelaku dari pemerintah maupun non pemerintah), dan melakukan penilaian dampak masalah kebijakan ini terhadap koordinasi perencanaan, penganggaran dan mutu layanan penanggulangan bencana.
Pakar CBDRM SIAP SIAGA, Kristanto Sinandang, merefleksikan mengapa sistem TAGANA mendapat tempat khusus pada manajemen bencana di Indonesia.
Pendekatan klaster dikenalkan di tingkat global sebagai bagian dari reformasi kemanusiaan pada 2005. Di Indonesia sendiri, sistem ini pertama kali dikenalkan saat respons Gempa Yogya pada 2006.